MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM- Sejak pagi puluhan Kader PPP dari 17 pengurus PAC kabupaten Mojokerto menduduki kantor DPC PPP di Jln Raya Jabon, Mojoanyar, Mojokerto karena kecewa atas keputusan DPP PPP yang menunjuk pengurus baru bukan dari yang diusulkan oleh tim formatur. Sabtu (12/2)
Aksi menduduki kontor tersebut sampai setengah hari, dan akhirnya sekitar pukul 11.30 datang H Silahudin (Gus Adi) utusan dari DPP PPP untuk menemui para pengurus PAC yang sedang berada di DPC PPP
H.Silahudin (Gus Adi) adalah DPRD Propinsi Jatim dari Dapil VIII tersebuta juga pengurus DPW PPP yang juga Ketua tim Fomatur Hasil muscab Mojokerto.
Selang Tiga jam kemudian, Rombongan pengurus baru DPC PPP kabupaten Mojokerto yakni Arif Winarko Ketua, Sekertaris Afifudin Syahroni serta beberapa pengurus PAC yang akan pengurus ditunjuk oleh DPP
H. Ahmad Silahuddin anggota DPRD Provinsi Jatim dapil VIII ( PPP) pada wartawan mengatakan, iya pertemuan ini kami duduk bareng dengan Para PAC PPP yang agak kaget turun setelah mengetahui turunnya SK Kepengurusan DPC PPP Mojokerto yang dianggap tidak sesuai usulan Tim Formatur, memang dalam aturan untuk SK, setelah Muscab mekanisme harus ada Formatur, formatur dari PAC , Formatur dari PH DPC, Formatur dari DPW dan ditambah Formatur dari DPP . Tugas Formatur mengusulkan nama – nama pengurus harian
. “ Setelah terbentuk, dalam waktu 20 hari formatur harus susun pengurus kemudian di serahkan ke DPP untuk di putuskan, jadi kewenangan DPP menyetujui apa tidak usulan formatur, karena DPP sendiri yang menggodok , nama tersebut layak apa tidak dijadikan ketua DPC ,” ujar Silahuddin
Gus Adi juga menambahkan, Setelah keluarnya SK dari DPP , secara otomatis tim formatur itu berakhir , SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Mojokerto itu sudah sah, dan wajib ditaati bersama, dunia politik sudah biasa kejadian kelompok yang puas dan kelompok tidak puas dan bagi yang tidak puas bisa mengudurkan diri
“ Pertemuan tadi Mayoritas PAC PPP secara pribadi sudah mau menerima keputusan DPP yang menjatuhkan pilihan Ketua DPC PPP Arif Winarko yang tidak sesuai usulan Formatur PAC maupun DPC, “ terangnya
Lanjut dikatakan Gus Adi, untuk saat ini PPP secara Nasional bersifat terbuka, siapapun bisa menjadi ketua partai yang penting punya komitmen membesarkan partai,
“ Harapan dari DPP PPP sekarang , Ketua Partai bisa berikan pada Bupati / Wakil Bupati aktif yang belum punya partai, diberikan pada orang yang siap akan maju calonkan Bupati / Wakil Bupati, atau diberikan pada DPR/ DPRD yang mampu untuk mengayomi semua anggota partai dan orang yang kaya yang berkomitmen membesarkan partai,” pungkasnya. (Kar)
