banner 728x250

Guyup Rukun Antar Grup Hadi n Backbone, Ketua LKH Barracuda Adakan Buka Bersama dan Sampaikan Alasan Pembatalan Audensi

banner 120x600
banner 468x60

MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Guna menciptakan kekompakan dan kerukunan di Grup Hadi n Backbone yang di pandikani oleh Hadi Purwanto S.T, S.H, yang juga Ketua Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barracuda Indonesia menggelar pertemuan yang dikemas dalam buka bersama di kantor Barracuda Jln Banjarsari No.59 RT.001/RW.001, desa Kedunglengkong, kecamatan Dlanggu, Mojokerto pada hari Rabu (5/4/2023)

Tak kurang sekitar 60 anggota grup Hadi n Backbone yang rata-rata berprofesi sebagai kuli tinta tersebut tampak antusias menghadiri undangan dari Ketua LKH Barracuda yang dikirim via sejumlah grup lain.

banner 325x300

Selain mengelar buka bersama, dalam kesempatan itu Ketua LKH Barracuda Hadi Purwanto S.T, S.H menyampaikan hal terkait adanya pembatalan rencana Audensi LKH Barracuda dengan bupati Mojokerto dr Hj Ikfina Fahmawati M.Si yang dijadwalkan pada hari Kamis (6/4/2023) besok.

Baca Juga :  Diangkat dari Kisah Nyata Asal Trenggalek, Film Horor “Sinden Gaib” Diputar Serentak se-Indonesia Tanggal 22 Februari 2024.

“Surat pembatalan telah kami kirimkan kepada Bupati, Kapolres, Kapolres Kota dan juga Bakesbangpol tadi pagi” kata Hadi Gerung panggilan akrab Hadi Purwanto

Lebih lanjut, Hadi Gerung menyampaikan, pertimbangan memutuskan pembatalan Audensi tersebut adalah. Demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan, ketertiban dan ketentraman masyarakat kabupaten Mojokerto dan selain itu demi menghindari terjadinya konflik sosial antar lembaga di Mojokerto

“Pembatalan Audensi tidak mengurangi Barracuda untuk memperjuangkan masyarakat, Barracuda berjuang secara santun,” jelas Hadi Gerung.

Baca Juga :  Lantik Kepala Dinas dan Jafung, Bupati Mojokerto Minta Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Prima

Dalam surat pembatalan tersebut, kami juga menyampaikan surat terbuka untuk bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, agar bupati Mojokerto memberi teguran kepada Kadis Pendidikan Lutfi Ariyono AP, S.Sos, M.Si agar tidak terjadi lagi upaya mereset Email atau Akun kepala sekolah untuk pembelanjaan Dana BOS atau perbuatan-perbuatan yang sangat memalukan dunia pendidikan.

Serta bupati Mojokerto, wajib menonjobkan dan memberikan sangsi tegas Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto, MJT karena selama dirinya menjadi Kabid Dikdas kerap kali terjadi perkara

Baca Juga :  Kejuaran Bola Voli Kapolres Mojokerto Kota Cup 2022 Bangkitkan Prestasi Pelajar

“Dan diharapkan bupati Mojokerto memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa MJT dan RB selaku Kabid Dikdas dan selaku pengadministrasi perencanaan dan program di Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto” imbuh Hadi Gerung.(No)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *