banner 728x250

13 Desa Wilayah Sooko Bakal Dilaporkan ke Ombudsman, Buntut Tak Balas Angket LKH Barracuda

banner 120x600
banner 468x60

MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM– Ketua LKH Barracuda Hadi Purwanto S.T, S.H, bakal melaporkan belasan desa di wilayah kecamatan Sooko, Mojokerto ke Ombudsman RI

Hal tersebut dilakukan Hadi Gerung, pasalnya, Belasan desa tersebut tidak mengindahkan jawaban Angket ( teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis ) yang di kirim LKH Barracuda ke 13 desa di wilayah Sooko penerima bantuan keuangan desa (BKDesa) tahun 2022 pada bulan Mei lalu.

banner 325x300

Berdasarkan rilis yang dibuat oleh Hadi Gerung kepada wartawan menyebutkan, bahwa pelaksanaan BK desa tahun 2022 di wilayah kecamatan Sooko carut marut sehingga berpotensi kebocoran uang negara sehingga dirinya mengirimkan Angket ke desa guna pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis

“Namun surat Angket yang kami kirim ke 13 desa yang di balas hanya 1 desa, lainya tidak merespon” kata Hadi Gerung

Hasil Angket tersebut langsung disampaikan oleh Hadi Purwanto, ST., SH. selaku Direktur Eksekutif Barracuda Indonesia dihadapan puluhan awak media. Pria yang akrab dipanggil Hadi Gerung tersebut menyatakan bahwa jumlah angket yang disebar untuk 13 Desa di Wilayah Kecamatan Sooko adalah sejumlah 16 Angket.
 
“Ada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Sooko yang mendapatkan BK-Desa pada tahun 2022 sebanyak dua kali yaitu Desa Brangkal, Desa Japan dan Desa Mojoranu. Untuk desa yang mendapatkan BK-Desa sebanyak 2 (Dua) kali mendapatkan 2 (Dua) angket. Sementara untuk 10 (Sepuluh) desa lainnya yang menerima BK-Desa 1 (Satu) kali mendapatkan 1 (Satu) angket. Adapun 10 (Sepuluh) desa tersebut adalah Desa Blimbingsari, Desa Jampirogo, Desa Karangkedawang, Desa Klinterejo, Desa Ngingasrembyong, Desa Sambiroto, Desa Sooko, Desa Tempuran, Desa Gemekan dan Desa Kedungmaling,” terang Hadi Gerung.

Baca Juga :  Kota Mojokerto Raih Predikat ‘Kota Terinovatif’ di IGA Tahun 2023, Pj Walikota Ali Kuncoro: Berkat Inovasi Berdampak ‘Canting Gula Mojo’ dan ‘Adi Pintar

Terkait hasil angket tersebut, Hadi Gerung menyatakan keprihatinannya. karena pada dasarnya angket tersebut sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menjawabnya. Hal ini merujuk pada asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain harus berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 
Tidak diisinya angket tersebut juga merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat pelayanan publik pemerintah desa penerima BK-Desa yang bersumber pada APBD dan P-APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 untuk 13 Desa di Wilayah Kecamatan Sooko sangat rendah atau memprihatinkan. Karena pada dasarnya penyelenggaran pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa antara lain harus harus berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 
“Sangat tidak beralasan ketika pemerintah desa penerima BK-Desa yang bersumber pada APBD dan P-APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 di Wilayah Kecamatan Sooko tidak berkenan mengisi angket yang diberikan. Sampai mengisi nama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua TPK, Sekretaris TPK dan Bendahara TPK saja mereka ketakutan. Ada apa dengan pelaksanaan BK-Desa di Wilayah Kecamatan Sooko. Ini yang membuat kami semakin tertarik untuk mengupas pelaksanaan BK-Desa di Wilayah Kecamatan Sooko sampai keakar-akarnya,” tegas Hadi Gerung.

Baca Juga :  Malam Takbir, Forkopimda Jatim Bersama sama Cek Pos Pam dan Pos Yan

Dalam kesempatan itu, Hadi Gerung juga menyatakan, Sudah sepatutnya KPK, BPK dan BPKP turun tangan untuk memeriksa atau mengaudit pelaksanaan BK-Desa yang bersumber dari APBD dan P-APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 untuk 13 Desa di Wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur. 

Baca Juga :  Polri Akan Susun Aturan Pengamanan Liga Sepak Bola di Indonesia

“Dalam waktu sesingkat-singkatnya kami akan melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman agar mendapatkan pembinaan dan sanksi tegas,” pungkas Hadi Gerung pada hari Kamis (25/5/2023). (Kar)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *