MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum, bersama Wakil Bupati dr Muhammad Rizal Octavian, resmi meluncurkan Program Pengaktifan BPJS Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai bagian dari Program Kerja 100 Hari pertama. Program ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Mojokerto.
Peluncuran program ini dilangsungkan di Pendopo Graha Majatama dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda,Wakil ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Khoirul Amin, Ketua Komisi IV DPRD, M. Agus Fauzan, Direktur BPJS Kesehatan Pusat, Ir. David Bangun, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Mojokerto, Elke Winasari, Ketua Tim Percepatan Pembangunan, Hariyono; Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Ulum Rokhmad; sejumlah kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto serta perwakilan warga penerima manfaat.pada Rabu (9/4/2025)
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto, Dr. Muhammad Al Barra menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan yang layak adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk menjamin itu.
“Universal Health Coverage bukan sekadar target administratif, melainkan wujud dari keberpihakan kami kepada rakyat. Melalui pengaktifan BPJS ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Mojokerto bisa berobat tanpa cemas soal biaya,” tegas Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Gus Barra juga menyampaikan, bahwa saat ini lebih dari 80 persen penduduk Kabupaten Mojokerto telah terdaftar dalam program UHC, dengan total peserta mencapai 934.246 jiwa. Ini menandakan bahwa hampir seluruh warga telah dijamin akses layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan (faskes), termasuk puskesmas, rumah sakit daerah (RSUD), dan klinik yang bekerja sama.
“Meski anggaran yang dialokasikan cukup besar, yakni sebesar Rp.6,6 miliar, ini adalah investasi penting demi pemenuhan layanan dasar kesehatan masyarakat. Saat warga sakit, cukup membawa KTP dan menunjukkan NIK, mereka bisa langsung dilayani,” ujar Gus Barra.
Program ini menyasar warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau yang status kepesertaannya tidak aktif, terutama dari kelompok masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan seluruh perangkat desa untuk mempercepat proses pendataan dan aktivasi secara menyeluruh.
UHC Prioritas sendiri merupakan bagian dari visi besar Mojokerto yang Unggul dalam layanan publik, Cerdas dalam pengelolaan sumber daya, dan Harmonis dalam kehidupan masyarakat. Pengaktifan BPJS ini menjadi salah satu program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Dengan program ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, adil, dan merata, serta mewujudkan Mojokerto yang sehat dan sejahtera bagi semua.(Kar)
