MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM– Pengurus Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto melayangkan surat resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Surat tersebut berisi permintaan audiensi guna membahas persoalan refocusing dan efisiensi anggaran yang sempat menjadi sorotan dalam pertemuan dengan pihak eksekutif sebelumnya.
Agus Siswahyudi, salah satu pengurus PKDI Kabupaten Mojokerto, menyampaikan bahwa pihaknya meminta dukungan dari DPRD sebagai wakil rakyat untuk menindaklanjuti hal ini. Ia menegaskan bahwa refocusing dan pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinilai berdampak besar terhadap rencana pembangunan di tingkat desa.
“Kami sudah menyampaikan dan memohon dukungan kepada DPRD Kabupaten Mojokerto. Memang kemarin sempat ada audiensi dengan pihak eksekutif, tapi kami juga ingin menyampaikan secara langsung ke legislatif,” ujar Agus. Pada Senin (2/6/2025)
Ia juga menyadari bahwa DPRD memiliki agenda yang padat, namun berharap permintaan audiensi dapat segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam satu minggu ke depan kami sudah bisa memberikan jawaban dan klarifikasi terkait persoalan ini. Apa yang kami sampaikan adalah aspirasi rakyat, terutama dampaknya terhadap desa-desa,” lanjutnya.
Agus menambahkan bahwa refocusing anggaran yang terjadi pada tahun 2024 ini dianggap merugikan banyak desa yang sudah melalui proses perencanaan kegiatan. Menurutnya, anggaran tersebut telah melalui proses hukum yang sah dan panjang, sehingga semestinya tidak mudah diubah.
“Dengan dalih pergeseran, akhirnya anggaran yang telah direncanakan desa justru dibatalkan atau dialihkan. Ini sangat merugikan. Perlu diketahui bahwa ini sudah masuk tahun anggaran 2024,” tegasnya.
PKDI berharap melalui audiensi dengan DPRD, ada kejelasan dan solusi terhadap kebijakan pergeseran anggaran yang dinilai menghambat pelaksanaan pembangunan di desa.(Kar)
