MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menjalani rangkaian agenda penting di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini melakukan audiensi dengan sejumlah kementerian strategis guna memperkuat sinergi pusat dan daerah demi percepatan pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Pertemuan pertama dilakukan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam pertemuan ini, Bupati Mojokerto menyampaikan permohonan arahan serta dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kabupaten Mojokerto.
“Kami berkonsultasi dan mohon arahan dari Kementerian ATR/BPN agar proses percepatan Perda Tata Ruang ini dapat segera terealisasi. Percepatan ini sangat penting untuk mendukung masuknya investasi ke Kabupaten Mojokerto, tanpa mengurangi komitmen terhadap ketahanan pangan sebagaimana cita-cita Presiden,” ujar Gus Barra.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Mojokerto tahun ini mengalami surplus beras hingga 30.000 ton, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan sektor pertanian sekaligus kontribusi daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Tak hanya itu, Gus Barra juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Pertanian terkait rencana strategis Pemkab Mojokerto untuk memindahkan pusat pemerintahan. Rencana ini merupakan bagian dari program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi kepemimpinannya.
“Kami ingin pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto dapat dipusatkan atau disentralisasi agar pelayanan publik lebih efektif dan pembangunan lebih terintegrasi,” imbuhnya di akun media sosialnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Barra juga dikukuhkan sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah kepala daerah untuk menyampaikan pemikiran, masukan, serta usulan kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Melalui APKASI, kami para bupati se-Indonesia memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai problematika dan tantangan di daerah. Harapan kami, asosiasi ini menjadi jembatan agar tercipta win-win solution antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan di Jakarta ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dan memperkuat posisi daerah dalam konteks pembangunan nasional.(Kar)
