Berita  

Prof Dr KH Asep Syaifuddin Chalim Harap Dukungan Media dan LSM Kawal Pemerintahan Mojokerto yang Bersih

MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM— Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah sekaligus ayah dari Bupati Mojokerto, Dr. Muhammad Al Barra (Gus Barra),Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA., menyampaikan harapan besar terhadap peran media dan LSM dalam mengawal terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka di Kabupaten Mojokerto.

Hal tersebut disampaikan KH Asep kepada para wartawan usai menerima kunjungan Wakil Ketua MPR RI Fraksi Nasdem, Dr. Lestari Moerdijat, di kompleks Ponpes Amanatul Ummah.Selasa (30/9/2025)

Menurutnya, pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI itu membawa banyak informasi dan referensi penting bagi pembangunan Mojokerto ke depan, termasuk dalam membangun jaringan strategis untuk mendukung rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

“Kami sedang menata kembali tata kelola pemerintahan. Wawasannya tentu berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kalau dulu orientasinya hanya sekadar mengelola tanpa pengabdian yang maksimal, ditambah sistemnya yang kurang terbuka. Tapi di era Gus Barra ini semuanya dibuat transparan,” tegas KH Asep.

Ia menegaskan bahwa Bupati Mojokerto saat ini menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang secara terbuka menyatakan tidak ada praktik jual beli jabatan dan tidak ada fee proyek.

“Untuk proyek memang masih ada yang berproses karena sebagian masih ditangani aparatur lama. Maka saat ini posisi kami hanya bisa mengawasi. Tapi kalau ada praktik ijon-ijon, itu bisa kami tahan,” tambahnya.

Sebagai bentuk pemerataan keadilan, KH Asep mengungkapkan bahwa Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) kini diberikan merata kepada seluruh desa tanpa tebang pilih.

Di sisi lain, ia turut menyoroti maraknya aktivitas galian C ilegal di Mojokerto yang dinilai merugikan pemerintah dan masyarakat.

“Galian C yang tidak memiliki izin ini harus dipikirkan solusinya. Saya berharap bantuan LSM dan media untuk mengungkapnya agar para pelaku merasa malu dan sadar,” ujarnya.

Terkait reformasi birokrasi, KH Asep memastikan proses pembenahan akan terus berjalan secara bertahap.

“Insya Allah setelah enam bulan, perubahan total akan mulai terlihat. Mojokerto kami targetkan menjadi percontohan nasional,” pungkasnya.(Kar)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *