Berita  

Reformasi Birokrasi Gus Barra Dipertanyakan, FKI-1: Publik Masih Menunggu Janji Kampanye

MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM – Penataan birokrasi di Kabupaten Mojokerto dinilai tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Jika di daerah lain sudah mulai menyisir pejabat eselon III setingkat camat maupun kepala bidang, di Mojokerto justru masih tarik ulur dalam penataan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Bahkan dalam dua kali mutasi yang digelar, langkah Bupati Mojokerto Dr. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., atau yang akrab disapa Gus Barra, dinilai menuai blunder. Hal itu karena adanya penempatan pejabat yang dianggap kurang tepat.

Ketua DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Mojokerto, Wiwid Hariyono, menegaskan masyarakat masih menunggu janji Gus Bupati saat kampanye untuk melakukan reformasi birokrasi.

“Masyarakat menanti langkah konkret. Tapi sejauh ini apa yang dilakukan Gus Bupati jauh dari kata reformasi birokrasi. Faktanya, sejumlah kepala OPD yang dulu menentang Gus Bupati masih duduk manis di jabatan strategis,” ujar Wiwid, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, jika penataan birokrasi tidak segera dilakukan secara profesional dan berani, maka roda pemerintahan akan berjalan stagnan.

“Janji politik harus dibuktikan. Jangan sampai publik menilai pemerintahan Gus Barra hanya jalan di tempat dalam soal birokrasi,” tambahnya.

Sementara itu, publik Mojokerto kini menaruh perhatian besar pada arah kebijakan mutasi pejabat ke depan, apakah benar-benar akan mewujudkan reformasi birokrasi yang diharapkan atau sekadar formalitas tanpa perubahan signifikan.

Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan penunjukan pejabat pelaksana tugas (PLT) yang dinilai tidak konsisten. Misalnya, di Dinas PUPR posisi kepala dinas dijabat oleh sekretaris PUPR, namun di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perpustakaan justru diisi PLT dari pejabat eselon II lainnya. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kaderisasi di dalam birokrasi hanya sebatas gimmick.

“Kalau semua program hanya dibuat sekadar gimmick, masyarakat akan bosan. Yang dibutuhkan adalah perubahan nyata untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih baik,” tegas Wiwid.(Kar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *