MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM– Pendiri Ponpes Amanatul Ummah sekaligus Ayahanda dari Dr H Muhammad Al Barra Lc M.Hum bupati Mojokerto, Prof Dr KH Asep Syaifudin Chalim, menegaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke wilayah baru ditargetkan sudah rampung pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan KH Asep saat bertemu puluhan awak media dan LSM di Pondok Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, pada Sabtu (29/11/2025) malam. Pertemuan digelar sesaat setelah Raperda APBD 2026 disetujui DPRD Kabupaten Mojokerto.
Dalam penjelasanya, KH Asep menyebut bahwa percepatan pembangunan pusat pemerintahan menjadi salah satu prioritas penting demi menunjang pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi.
“InsyaAllah, 2027 pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto sudah selesai dan bisa ditempati,” tegasnya.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan bukan hanya soal relokasi fisik, tetapi juga investasi besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan maju.
KH Asep menegaskan bahwa Kabupaten Mojokerto harus mampu tampil sebagai daerah percontohan bagi wilayah lain di Indonesia, bahkan skala internasional.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pusat percontohan bagi daerah lain di Indonesia, bahkan dunia,” tegasnya.
Ia menilai, potensi Mojokerto sangat besar sehingga perlu ditopang dengan sistem pemerintahan yang kuat, transparan, dan inovatif.
Dalam kesempatan tersebut, KH Asep juga menyampaikan bahwa pihaknya memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Gus Barra.
“Di pemerintahan Gus Barra tidak ada jual beli jabatan. Semua posisi harus diisi oleh orang yang benar-benar berkompeten,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya integritas struktural dan kualitas aparatur pemerintah untuk mendukung visi besar pembangunan Mojokerto.
Untuk menjaga kinerja tetap optimal, KH Asep memastikan bahwa setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjalani evaluasi kinerja tiga bulan sekali.
Evaluasi tersebut, kata dia, dilakukan untuk memastikan seluruh OPD bekerja sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(Kar)
