MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM— Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih banyak tidak tepat sasaran kembali menuai sorotan. Sejumlah warga yang tergolong mampu disebut masih menerima bantuan pemerintah, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh program tersebut.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi NasDem, H. Hery Suyatnoko. Ia menilai persoalan utama dalam penyaluran bansos terletak pada data penerima yang tidak valid dan belum diperbarui secara maksimal.
Menurut Abah Hery panggilan akrab H. Hery Suyatnoko, menyampaikan berdasarkan hasil serapan aspirasi masyarakat dan temuan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bansos kerap salah sasaran. Di antaranya lemahnya validasi dan pemutakhiran data penerima, minimnya pengawasan langsung secara fisik, serta kurang optimalnya keterlibatan aparatur tingkat bawah seperti RT, RW, hingga pemerintah desa.
“Data yang digunakan sering kali sudah lama dan tidak diperbarui. Akibatnya, ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik bahkan sudah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan,” ujar Abah Hery.
Ia juga menyoroti proses verifikasi yang dinilai terlalu administratif dan kurang menyentuh kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi calon penerima sangat penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita tidak ingin program jaring pengaman sosial ini hanya menjadi catatan administratif di atas kertas. Bantuan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.Selasa (26/5/2026)
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan pernyataan Bupati Mojokerto terkait evaluasi penyaluran bansos. Abah Hery menilai apa yang disampaikan kepala daerah merupakan gambaran nyata yang memang terjadi di masyarakat.
Anggota DPRD yang juga pengusaha ini, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Sosial, segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah konkret dan cepat.
“Apa yang disampaikan Bapak Bupati memang benar adanya dan menjadi potret riil di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius. Instruksi Bupati harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembahasan dalam rapat,” tambahnya.
Untuk memperbaiki sistem distribusi bansos, Fraksi NasDem mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya digitalisasi dan integrasi data secara berkala berbasis dari tingkat RT/RW dan desa, verifikasi faktual langsung ke lapangan, hingga penerapan transparansi publik melalui pengumuman daftar penerima bansos di balai desa maupun kantor kelurahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong membuka kanal pengaduan masyarakat yang responsif agar warga dapat melaporkan dugaan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran maupun praktik pungutan liar.
Tak hanya itu, Abah Hery juga meminta adanya sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti memanipulasi data penerima bantuan demi kepentingan tertentu.
“Kalau sistem ini terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, maka masyarakat kecil yang paling dirugikan. Karena itu, pembenahan data dan pengawasan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.(Kar)
