MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Pemerintah Kota Mojokerto kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tersebut menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Pemkot Mojokerto.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang diwakili Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Raihan ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan APBD secara profesional dan sesuai ketentuan,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Ia menambahkan, opini WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkot Mojokerto berkomitmen terus memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan efektivitas birokrasi guna menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan pembangunan dan tuntutan efisiensi anggaran.
Capaian WTP ke-12 ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjaga standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.(Kar)
