MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Forum Komunikasi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Mojokerto menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa dalam audiensi bersama Bupati Mojokerto Dr H Muhammad Al Barra Lc M.Hum dan Sekertaris Daerah Drs Teguh Gunarko M.S.i, dan serta OPD terkait. Jumat (13/11/2026).
Audiensi tersebut melibatkan empat organisasi, yakni Persaudaraan Kepala Desa (PKD), Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Sekretaris Desa (ASD), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi mendapatkan tanggapan serta komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan regulasi dan kebijakan daerah.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2020 setelah Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan pada 2027. Pemkab Mojokerto menyatakan siap mempercepat proses perubahan Perbup dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, tanpa harus menunggu terbitnya Permendagri.
Pemkab juga berkomitmen melibatkan perwakilan PKD, PKDI, ASD, dan PPDI dalam proses pembahasan serta perumusan perubahan Perbup tersebut. Dengan demikian, seluruh organisasi desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sekaligus mengawal proses penyusunan regulasi.
Sementara itu, usulan tertulis yang telah disampaikan keempat organisasi akan menjadi bahan kajian Bagian Hukum Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, usulan tersebut akan dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur guna memperoleh pertimbangan dan arahan lebih lanjut.
Aspirasi lainnya menyangkut jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa yang telah memasuki masa purna tugas. Pemkab Mojokerto menyampaikan bahwa usulan kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III masih memungkinkan untuk dikaji, meskipun diperlukan kejelasan dasar hukum sebagai landasan pelaksanaannya.
Dalam audiensi tersebut, persoalan penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi perhatian. Pemkab berkomitmen mengupayakan penambahan ADD melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD), mengingat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 telah memasuki tahap akhir.
Selain itu, terkait belanja pegawai pemerintah desa yang melebihi 30 persen dalam APBDes, melalui Drs Teguh Gunarko MSi Sekretaris Daerah (Sekda), Pemkab Mojokerto menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dapat diberikan ruang melalui penerbitan surat edaran.
Sekda Kabupaten Mojokerto juga meminta DPMD dan para camat agar tidak menghambat kebijakan tersebut. Bahkan, dalam proses evaluasi APBDes, diminta tetap memberikan ruang terhadap penganggaran belanja pegawai di atas 30 persen sesuai arahan dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., menyambut positif hasil audiensi tersebut. Namun, menurutnya, perjuangan tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian aspirasi dan kesepakatan dalam pertemuan.
“Kami berharap ke depan dalam penyusunan APBD dapat melibatkan empat elemen organisasi desa, yakni PKD, PKDI, ASD, dan PPDI. Kami juga berkewajiban mengawal seluruh hasil audiensi ini sampai tuntas, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan bersama benar-benar bisa diwujudkan serta direalisasikan,” ungkap Heru.
Ia menegaskan, sinergi dan kebersamaan seluruh organisasi desa sangat diperlukan agar aspirasi yang telah disampaikan dapat menghasilkan kebijakan nyata, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto.
“Harapan kami, seluruh komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah bisa segera ditindaklanjuti. Kita ingin bersama-sama mewujudkan Mojokerto yang damai dan sejahtera,” pungkasnya.
Hasil audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperjuangkan kepastian regulasi, peningkatan ADD, serta kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya, PKD, PKDI, ASD, dan PPDI berkomitmen untuk terus bersinergi mengawal setiap proses hingga terealisasi.(Kar)
