MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan menerima dan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi di Graha Whicesa, Kamis (19/11/2026).
Dua regulasi yang menjadi pembahasan tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, juru bicara Fraksi NasDem, Hj. Widayati, A.Md.A.K., yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi III sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem, menyampaikan sejumlah pertimbangan, evaluasi, dan rekomendasi sebagai bahan perhatian pemerintah daerah.
Terkait perubahan regulasi penyertaan modal kepada BUMD, Fraksi NasDem menilai kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas perusahaan milik daerah. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, penyertaan modal diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, NasDem mengingatkan agar penambahan modal tidak dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian, yakni kajian kelayakan usaha sebelum penambahan modal, kemampuan BUMD memberikan kontribusi terhadap PAD, mengutamakan perusahaan daerah yang memiliki kondisi keuangan sehat dan prospek usaha menjanjikan, serta memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sementara menyangkut APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi NasDem menekankan bahwa anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Menurut NasDem, kebijakan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan belanja pemerintahan. Lebih dari itu, setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat perekonomian, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan lima poin rekomendasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, pemerintah daerah perlu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Kedua, melakukan efisiensi belanja operasional serta mengutamakan anggaran yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik.
Ketiga, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara terarah dengan memperhatikan pemerataan antarwilayah. Keempat, penyaluran bantuan keuangan kepada desa perlu dikawal agar berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Kelima, pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Berbagai catatan tersebut, menurut Fraksi NasDem, merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bertanggung jawab, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Setelah menyampaikan pandangan dan sejumlah rekomendasi terhadap kedua Raperda tersebut, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui keduanya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
Menutup penyampaian pendapat akhir fraksi, Hj. Widayati turut menyampaikan pantun yang berisi harapan agar Kabupaten Mojokerto terus berkembang menjadi daerah yang maju, aman, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.(Adv-Kar)














