MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah (Perda) agar seluruh produk hukum yang berlaku maupun yang sedang direncanakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyelarasan regulasi daerah, khususnya terkait penerapan ketentuan pidana dan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Menurut Ery Purwanti, penyusunan maupun evaluasi Perda harus dilakukan secara cermat agar setiap ketentuan memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan kepastian hukum, serta tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi hal penting, terutama menyangkut batasan dan prinsip penerapan sanksi pidana dalam regulasi daerah.
“Setiap Perda harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini penting untuk menghindari adanya pasal yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi, sehingga produk hukum daerah benar-benar memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Ery juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara DPRD Kota Mojokerto dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Menurutnya, peran kejaksaan tidak hanya sebatas dalam penegakan hukum, tetapi juga diperlukan dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum terhadap penyusunan regulasi daerah.
Melalui keterlibatan praktisi hukum dan penuntut umum, DPRD berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan lebih matang dari sisi substansi maupun penerapannya.
Lebih lanjut, Ery menyampaikan bahwa pembentukan regulasi daerah ke depan harus mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Ia berharap penegakan aturan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah, tanpa mengurangi ketegasan hukum.
“Dengan adanya FGD ini, kami berharap lahir rekomendasi konkret, mulai dari inventarisasi Perda yang perlu disesuaikan atau direvisi, penyelarasan ketentuan sanksi, hingga penyusunan peta jalan pembentukan produk hukum daerah yang lebih adaptif dan akuntabel,” ungkapnya.
Ery menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kejaksaan Negeri menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan hukum.
Melalui forum diskusi tersebut, DPRD Kota Mojokerto berharap seluruh produk hukum daerah ke depan semakin selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Adv-Kar)
