MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar agenda “Hari Fraksi PKB” sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut menghadirkan jajaran Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto dalam forum dialog yang berlangsung di Balai Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut diikuti sejumlah anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto bersama pengurus PPDI tingkat kabupaten maupun perwakilan dari berbagai kecamatan. Forum berlangsung interaktif dengan membahas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi perangkat desa.
Beberapa isu yang mengemuka di antaranya menyangkut kesejahteraan perangkat desa, jaminan kesehatan melalui BPJS, tunjangan purna tugas, hingga berbagai kendala administratif yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti, mengatakan perangkat desa memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Karena itu, menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan mereka harus menjadi salah satu prioritas.
“Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka hadir di tengah masyarakat hampir setiap waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desa,” ujarnya.
Eka menambahkan, beban kerja yang cukup besar belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Ia menilai perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperhatikan berbagai kebutuhan dan aspirasi perangkat desa.
Menurutnya, penghasilan tetap (Siltap) yang diterima perangkat desa saat ini masih perlu dievaluasi mengingat biaya hidup yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia menyebut berbagai aspirasi yang diterima akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat dicarikan solusi yang sesuai dengan regulasi dan kemampuan daerah.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan hari ini melalui koordinasi dengan instansi terkait, sehingga aspirasi perangkat desa bisa mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” kata Lutfi.
Di sisi lain, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Heru, menyambut baik inisiatif Fraksi PKB yang membuka ruang komunikasi secara langsung dengan perangkat desa. Menurutnya, forum seperti ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan di lapangan.
Heru berharap hasil dialog tersebut tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi semata, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan manfaat bagi perangkat desa di Kabupaten Mojokerto.
“Kami berharap apa yang menjadi aspirasi perangkat desa dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sehingga ada solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang kami hadapi,” ungkapnya.(ADV/Kar)
