MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin responsif dan dekat dengan masyarakat, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pacet, Djoko Widjayanto, meluncurkan pendekatan yang cukup unik. Ia mengajak seluruh aparatur Kecamatan Pacet untuk “ngopi” saat jam dinas.
Namun, ajakan tersebut bukan berarti sekadar menikmati secangkir kopi di sela-sela pekerjaan. Bagi Djoko, kegiatan ngopi harus dimaknai sebagai sarana membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menjadi instrumen pelayanan publik yang lebih efektif.
Program tersebut merupakan akronim dari Ngobrol, Gali Aspirasi, dan Pelayanan Inspiratif (NGOPI), sebuah konsep yang mendorong aparatur kecamatan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi, menyerap keluhan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
“Semua aparatur Kecamatan Pacet boleh ngopi saat jam dinas. Tetapi ngopinya ada dua tempat. Pertama di kantor saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, dan ini yang paling saya harapkan, ngopi di rumah-rumah warga,” ujar Djoko saat memberikan arahan kepada jajaran aparatur Kecamatan Pacet, Senin (22/6/2026).
Menurut alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut, pola birokrasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan administratif dari balik meja. Aparatur pemerintah harus hadir secara langsung di tengah masyarakat agar dapat memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pegawai kecamatan menjadikan kunjungan ke rumah-rumah warga sebagai bagian dari rutinitas pelayanan sehari-hari.
“Saya mendukung penuh kegiatan ini. Kalau bisa setiap hari aparatur berkunjung ke dua atau tiga rumah warga. Datangi mereka, dengarkan keluhannya, pahami kebutuhannya, dan bangun komunikasi yang baik,” katanya.
Djoko menegaskan, kunjungan tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Setiap aparatur harus membawa misi pelayanan yang jelas, termasuk menyampaikan pesan bahwa Pemerintah Kecamatan Pacet membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
Ia bahkan meminta para pegawai untuk menyampaikan nomor kontaknya kepada warga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun keluhan secara langsung.
“Sampaikan salam saya kepada warga. Berikan nomor telepon saya agar masyarakat tidak kesulitan menyampaikan masukan, saran, maupun permasalahan yang mereka hadapi,” tuturnya.
Selain menyerap aspirasi, aparatur kecamatan juga diminta menjadi penyambung informasi berbagai program pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurut Djoko, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara utuh mengenai berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra atau Gus Barra.
Akibatnya, tidak jarang muncul kesalahpahaman maupun informasi yang tidak lengkap di tengah masyarakat.
“Masih ada warga yang belum memahami secara menyeluruh program-program pemerintah daerah. Informasi yang diterima sering kali hanya sebagian sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru. Karena itu, aparatur harus hadir untuk memberikan penjelasan yang benar dan lengkap,” jelasnya.
Lebih lanjut, Djoko meminta setiap aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang ditemukan selama kunjungan ke masyarakat agar segera dicatat, diinventarisasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus mampu menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar mendengar tanpa tindak lanjut.
“Setiap persoalan yang disampaikan warga harus segera direspons dan dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah harus hadir sebagai pemberi solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Gagasan “Ngopi di Rumah Warga” yang digagas Plt Camat Pacet tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang lebih partisipatif, komunikatif, dan responsif. Melalui pendekatan sederhana namun humanis, pemerintah diharapkan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi.
Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap menimbulkan jarak antara pemerintah dan masyarakat, secangkir kopi justru menjadi media sederhana untuk menghadirkan negara lebih dekat dengan warganya, hingga ke teras rumah dan ruang-ruang percakapan masyarakat.(Kar)
