Berita  

DPRD Setujui APBD Kota Mojokerto 2027 , Fokus pada Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik

MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Minggu (22/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, APBD Kota Mojokerto tahun 2027 direncanakan memiliki belanja daerah sebesar Rp933,51 miliar. Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Eri Purwanti dan dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Eri Purwanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan bersama TAPD.

Ia berharap APBD yang telah disepakati dapat menjadi landasan pelaksanaan pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, persetujuan bersama tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Laporan hasil pembahasan Banggar disampaikan juru bicara DPRD Kota Mojokerto, Nuryono Sugi Raharjo, SH. Dalam laporannya dijelaskan, pembahasan Raperda APBD 2027 berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 November 2026.

Seluruh fraksi DPRD Kota Mojokerto pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp843,76 miliar, sedangkan belanja daerah sebesar Rp933,51 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp96,20 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp6,44 miliar, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp89,75 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan perhatian Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan APBD 2027.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian piutang daerah, pengelolaan sampah, peningkatan kinerja perusahaan daerah, serta penguatan pelayanan publik.

Terkait pendapatan daerah, DPRD mendorong pemerintah kota untuk terus menggali potensi PAD melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sumber pendapatan yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

DPRD juga berharap OPD terkait dapat meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian piutang daerah sehingga potensi pendapatan yang belum terealisasi dapat dioptimalkan.

Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian yang perlu terus ditingkatkan. Mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu.

Selain itu, DPRD memberikan perhatian terhadap keberlangsungan PT PDAM Maja Tirta Mojokerto. Pemerintah kota diharapkan melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh agar perusahaan daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan air bersih sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam laporan Banggar disebutkan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Maja Tirta hingga 2022 mencapai kurang lebih Rp43 miliar. Sementara nilai modal yang tersisa saat ini diperkirakan sekitar Rp900 juta.

Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan perusahaan ke depan semakin baik dan penyertaan modal daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada sektor belanja daerah, DPRD turut memberikan perhatian terhadap persentase belanja pegawai yang masih berada di angka 33 persen. Pemerintah kota diharapkan melakukan langkah-langkah penyesuaian, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji PPPK penuh waktu.

DPRD juga memberikan dukungan terhadap program perlindungan bagi 39.000 tenaga kerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaannya diharapkan didukung perencanaan anggaran yang memadai, baik melalui DBHCHT maupun APBD, agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian dalam rekomendasi DPRD. Pemerintah kota didorong untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kota Mojokerto sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan PAD.

Selanjutnya, DPRD mendorong percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada 2027.

Sementara dalam bidang sosial, pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai penting untuk memastikan program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran. OPD terkait diharapkan terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data agar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan disetujuinya Raperda APBD 2027, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan setiap alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Raperda APBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani evaluasi sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adv-Kar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *