MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM– Di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai membutuhkan perhatian dan dukungan lebih serius dari pemerintah daerah.
Kalangan legislatif, khususnya Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, mendorong jajaran eksekutif untuk menyusun langkah strategis dan komprehensif guna memperkuat sekaligus menumbuhkembangkan UMKM di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, H.Hery Suyatnoko, mengatakan pelaku UMKM saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan kualitas produk, akses permodalan, pemasaran hingga pemanfaatan teknologi digital.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, UMKM merupakan salah satu sektor penting yang menjadi penopang perekonomian daerah. Karena itu, dibutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saat ini, sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah sangat membutuhkan dukungan nyata melalui sinergi lintas OPD,” ungkap Abah Hery.
Ia menegaskan, upaya pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang tangguh, modern, adaptif, dan memiliki daya saing.
Abah Hery menyebut, Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mendorong sejumlah arah strategis yang dapat menjadi bagian dari rencana pengembangan UMKM. Sedikitnya terdapat empat pilar yang perlu diperkuat.
Pertama, peningkatan kualitas produk dan standardisasi. Peran Disperindag dinilai penting dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama terkait legalitas dan perizinan usaha, peningkatan mutu produk, desain kemasan, hingga membuka akses terhadap bahan baku.
Dengan kualitas dan kemasan yang semakin baik, produk UMKM lokal diharapkan mampu masuk ke pasar modern dan memiliki daya saing lebih tinggi.
Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan akses pembiayaan. Dinas Koperasi dan UKM didorong memperbanyak pelatihan manajemen keuangan, tata kelola usaha, pemasaran digital serta memberikan pendampingan dalam mengakses sumber permodalan.
Kemudahan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan formal maupun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dinilai menjadi salah satu faktor penting agar UMKM dapat berkembang.
Ketiga, integrasi UMKM dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Disbudporapar diharapkan dapat menjadikan produk UMKM seperti kuliner, kerajinan dan fesyen sebagai bagian dari berbagai kegiatan pariwisata.
Produk lokal dapat dipromosikan melalui event pariwisata, pusat oleh-oleh maupun destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati destinasi, tetapi juga menjadi pasar potensial bagi produk UMKM lokal.
Keempat, percepatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM. Dalam hal ini, Diskominfo memiliki peran strategis dalam mendorong literasi dan transformasi digital pelaku usaha.
Abah Hery menegaskan, keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada sejauh mana masing-masing OPD mampu menjalankan perannya secara terintegrasi.
“Kolaborasi adalah kunci utama. Disperindag fokus pada produksi dan pasar, Dinas Koperasi dan UKM memperkuat kelembagaan serta modal, Disbudporapar membuka etalase melalui pariwisata, sementara Kominfo mempercepat digitalisasinya,” tegasnya.pada Minggu (6/9/2026).
Ia berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada program dan kegiatan masing-masing OPD, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pendampingan yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
“Jika keempat pilar ini berjalan seirama, UMKM Mojokerto pasti naik kelas,” pungkas Abah Hery. (Kar/Adv)
