banner 728x250

Reses Sony Dihujani Permintaan Sertifikasi Tanah

banner 120x600
banner 468x60

MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Sony Basuki Rahardjo menggelar reses ke 2 DPRD Kota Mojokerto Tahun 2022 di jalan Al Azhar lingkungan Baraba kelurahan Kedundung, Jumat (8/7/2022). Pada reses yang digelar malam hari tersebut, banyak aspirasi warga yang masuk minta agar dapat menyertifikatkan rumahnya.

Sony menuturkan, selama tiga periode dirinya duduk sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto baru pertama kali itu melaksanakan reses di lingkungan Baraba. “Sebelumnya banyak informasi yang masuk terkait masalah tanah di Baraba. Mangkanya saat reses saya menghadirkan BPN,” tuturnya.

banner 325x300

Ternyata benar, lanjutnya. Saat reses banyak aspirasi warga yang disampaikan terkait permasalahan tanah. “Mereka mengaku kesulitan menyertifikatkan rumahnya. Mereka minta dibantu agar dapat menyertifikatkan rumahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Ikuti Lomba Menembak Kapolri Cup Pati Polri-TNI dan Media 2022, Kapolda Jatim Raih Juara 1 Speed Shoot PCC MPX Beregu

Menurutnya, di bekas permakaman Cina di Baraba banyak berdiri rumah namun pemilik rumah tidak memegang sertifikat. “Mumpung ada dari pihak BPN, biar BPN yang menjelaskan. Karena BPN tentunya yang lebih tahu,” imbuhnya.

Menurut BPN, lanjutnya, permakaman Cina dikelola oleh Yang Podo Langgeng dengan status tanah sewa. “Apakah sampai sekarang masih dikelola Podo Langgeng atau tidak, belum tahu. Dan siapa pemilik tanah juga belum tahu,” tandasnya.

Baca Juga :  Percepat Vaksinasi Anak, Kapolresta Mojokerto Sapa dan Beri Semangat Siswa SD

Atas permintaan warga agar dibantu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Mojokerto ini meminta kepada warga bersurat kepada dewan. “Nanti kita lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak terkait. Kita undang pihak Podo Langgeng dan DPPKA,” katanya.

Tidak hanya itu, akibat belum jelasnya aset kepemilikan tanah tersebut, warga setempat kesulitan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah. “Kalau bantuan berupa tempat ibadah, balai RW, dan sejenisnya memang tidak boleh. Tapi kalau infrastruktur yang sifatnya urgen, seperti saluran, boleh,” jelasnya.(Yus)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *