MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kunjungan kelembagaan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya Jl Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dipimpin Ketua Bawaslu Dody Faizal, didampingi jajaran anggota, yakni Deni Mustopa selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Aris Fakhruddin Asy’at selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Savitri Rindyana selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Syifa’uddin selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat.
Kedatangan jajaran Bawaslu tersebut disambut Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI Mojokerto Raya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas pentingnya peran pers dalam membangun kesadaran politik masyarakat sekaligus menyampaikan informasi kepemiluan yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, S.Pd., mengatakan konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, masa non-tahapan justru menjadi ruang strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dan membangun kesadaran masyarakat.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut, antara lain penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data serta informasi publik melalui PPID, dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.
Selain itu, berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi juga menjadi bahan pembahasan. Di antaranya pencegahan politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, netralitas ASN, TNI dan Polri, hingga evaluasi terhadap penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut Savitri, Bawaslu juga menerapkan pendekatan jemput bola dengan membuka ruang komunikasi dan diskusi secara langsung bersama organisasi masyarakat, organisasi profesi, kampus, sekolah, komunitas maupun berbagai ruang publik.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut baik kunjungan jajaran Bawaslu tersebut. Ia menilai kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan pers memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.
“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat,” kata Aminuddin.
Menurutnya, PWI Mojokerto Raya siap menjadi bagian dari upaya edukasi publik melalui pemberitaan yang mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi informasi dan kepentingan masyarakat.
“Menuju Pemilu 2029, kita berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat. PWI tentu siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” tegasnya.
Aminuddin yang juga reporter JTV ini menambahkan, kerja sama antara Bawaslu dan pers juga diperlukan untuk menciptakan ruang informasi yang sehat. Media diharapkan dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, sekaligus ikut mengawal setiap proses demokrasi secara kritis dan konstruktif.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kunjungan kelembagaan, tetapi berlanjut dalam bentuk komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan demokrasi di Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 yang demokratis, transparan dan berintegritas. (Kar)
