MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Sejumlah anggota Paguyuban Persatuan Pedagang Sembako Madura Mojokerto Raya menggelar aksi damai di Alun-Alun Wiraraja, Kota Mojokerto, Kamis (25/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pengurus organisasi agar lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan paguyuban.
Aksi yang diikuti perwakilan anggota dari total sekitar 300 anggota itu berlangsung tertib dan damai. Dalam orasinya, para peserta menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan puncak dari kekecewaan anggota karena berbagai pertanyaan terkait laporan keuangan yang disampaikan dalam pertemuan maupun melalui grup WhatsApp dinilai tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pengurus.
Salah satu perwakilan anggota, Muhammad Zain, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan untuk membubarkan organisasi ataupun keluar dari paguyuban. Menurutnya, anggota hanya menginginkan adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana yang selama ini dihimpun dari iuran anggota maupun sumber pendapatan lainnya.
“Kami tidak ingin membubarkan paguyuban. Kami hanya meminta transparansi terkait penggunaan dana iuran anggota dan dana yang berasal dari sponsor. Selama ini kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujar Muhammad Zain usai menyampaikan orasi.
Dalam tuntutannya, para anggota meminta Ketua dan Pengurus Persatuan Pedagang Sembako Madura Mojokerto Raya untuk menyampaikan laporan rinci mengenai penerimaan dan penggunaan dana organisasi.
Beberapa poin yang menjadi tuntutan antara lain laporan penerimaan dan penggunaan dana iuran anggota yang semula sebesar Rp50 ribu per bulan dan kemudian meningkat menjadi Rp100 ribu per bulan hingga tahun 2026.
Selain itu, anggota juga meminta laporan terkait dana yang berasal dari sponsor, seperti pemasangan banner rokok dan program kemitraan penjualan es krim Joyday di warung-warung anggota.
Para peserta aksi juga meminta penjelasan mengenai biaya yang telah dikeluarkan organisasi dalam menangani berbagai persoalan yang melibatkan anggota, termasuk sengketa usaha dengan pihak lain yang membuka usaha serupa di wilayah yang telah menjadi kesepakatan organisasi.
Tak hanya itu, anggota turut meminta laporan penyelesaian perkara yang melibatkan anggota dengan aparat penegak hukum, media, maupun lembaga swadaya masyarakat terkait dugaan penjualan BBM yang tidak sesuai takaran.
Tuntutan lainnya mencakup laporan pengeluaran dan realisasi anggaran untuk seluruh kegiatan operasional organisasi, serta penyediaan bukti-bukti transaksi berupa kuitansi, nota, atau dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari audit internal.
Melalui aksi damai tersebut, para anggota berharap pengurus segera memberikan penjelasan secara terbuka sehingga kepercayaan anggota terhadap organisasi dapat kembali terjaga dan hubungan internal paguyuban tetap harmonis.(Kar)
