MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM – Upaya mewujudkan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya mengandalkan penindakan ketika pelanggaran terjadi, langkah pencegahan dan pengawasan partisipatif dinilai menjadi kunci untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini.
Semangat tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya, Jalan Pekayon Nomor 99, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Bawaslu dengan insan pers dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi.
Jajaran Bawaslu Kota Mojokerto yang hadir di antaranya Dian Pratmawati, S.Pd., selaku Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi; Eri Setiawan, S.M., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; serta Ilham Bagus Priminanda, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Dian Pratmawati menyampaikan bahwa media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya budaya pengawasan partisipatif.
Menurutnya, insan pers dapat menjadi mitra Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga proses pemilu agar berjalan secara jujur, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jurnalis bisa menjadi mitra dalam menciptakan pemilu yang bersih, termasuk bersama-sama mencegah praktik politik uang dan berbagai potensi pelanggaran lainnya,” ujar Dian.
Ia menambahkan, pengawasan pemilu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara. Masyarakat juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi maupun mengawasi tahapan pemilu sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
Selain membahas penguatan pengawasan partisipatif, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bertukar informasi terkait sejumlah isu dan tantangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemilu maupun agenda demokrasi ke depan, termasuk pembahasan mengenai mekanisme pemilihan pada tingkat nasional dan regional.
Bawaslu Kota Mojokerto selama ini juga terus melakukan sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat. Sasaran sosialisasi tidak hanya lembaga pendidikan, tetapi juga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu dan mendorong keterlibatan publik dalam mencegah pelanggaran.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut baik langkah Bawaslu Kota Mojokerto yang membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan insan pers.
Menurut Aminuddin, pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan media perlu terus dibangun, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai aturan pemilu serta mengajak masyarakat ikut mengawasi proses demokrasi.
“Pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat. Kami berharap sinergi dengan Bawaslu ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” kata Aminuddin.
Ia menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap mendukung penyampaian informasi yang berimbang, akurat dan sesuai dengan prinsip jurnalistik dalam rangka meningkatkan literasi demokrasi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dengan kolaborasi antara Bawaslu, pers dan masyarakat, upaya menjaga demokrasi yang berintegritas bisa dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya. (Kar)
