MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa terus dilakukan melalui kegiatan Penguatan Peran Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan, yang dirangkai dengan Forum Curhat Pemerintah Desa bersama Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI Bidang SDM dan Hubungan Kelembagaan, Dr. Muhammad Afif Zamroni, Lc., M.E.I., di Aula Lantai 3 Kantor Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Jatirejo H. Syadillah, S.T., M.M., perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, para kepala desa, sekretaris desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta perangkat desa se-Kecamatan Jatirejo.
Dalam sambutannya, Camat Jatirejo H. Syadillah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Staf Khusus Kemendes PDT RI yang dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperjuangkan program-program prioritas yang masih terkendala keterbatasan anggaran.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah desa dituntut lebih kreatif dalam mencari peluang pendanaan agar program yang telah direncanakan tetap dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran Gus Afif menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Banyak program desa yang telah dirancang berdasarkan aspirasi masyarakat, namun belum dapat berjalan optimal karena keterbatasan anggaran. Melalui forum ini kami berharap berbagai kebutuhan desa dapat diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujar Syadillah.
Camat yang juga pengusaha sukses ini menambahkan, Kecamatan Jatirejo selama ini hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan desa dapat berjalan lebih maksimal.
Sementara itu, Staf Khusus Kemendes PDT RI, Dr. Muhammad Afif Zamroni, menegaskan bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mewujudkan pembangunan dari desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya ego sektoral antarlembaga yang menghambat sinkronisasi program pembangunan.
“Desa harus menjadi pusat pelayanan pemerintah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di desa, maka pembangunan nasional harus dimulai dari desa. Kuncinya adalah sinergi, kolaborasi, dan satu data. Semua sektor, mulai kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial hingga ekonomi desa harus bergerak dalam satu arah,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh kepala desa, sekretaris desa, dan TPK untuk membangun kerja sama yang solid tanpa mengedepankan kepentingan sektoral.
Dalam paparannya, Gus Afif mendorong setiap desa agar mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor pertanian, perkebunan, wisata desa maupun produk UMKM, sehingga mampu menjadi identitas sekaligus penggerak ekonomi desa.
“Setiap desa pasti memiliki keunggulan. Tinggal bagaimana potensi itu diangkat menjadi kekuatan ekonomi desa. Ada desa yang unggul di sektor wisata, pertanian, perkebunan maupun produk lokal. Itu harus dikembangkan secara maksimal,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan satu data desa sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah agar tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor juga harus diwujudkan melalui forum koordinasi rutin di tingkat kecamatan yang tidak lagi bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi desa.
“Orientasi kita bukan lagi sekadar menyerap anggaran atau menghasilkan output, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau outcome,” tegasnya.
Dalam forum dialog tersebut, para kepala desa dan sekretaris desa menyampaikan berbagai aspirasi kepada Kemendes PDT RI.
Kepala Desa Bleberan mengusulkan percepatan pembangunan jalur penghubung menuju kawasan Malang Selatan atau Jalur Lintas Selatan (JLS) guna membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Malang.
Menurutnya, akses jalan tersebut akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan produk masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Sekretaris Desa Sumengko menyampaikan masih minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, sarana pendidikan anak usia dini, serta sektor pertanian.
Ia menjelaskan bahwa sekitar separuh wilayah Desa Sumengko merupakan kawasan pertanian padi dan tebu, namun hingga kini masih membutuhkan pembangunan saluran irigasi tersier serta peningkatan jalan usaha tani agar aktivitas pertanian masyarakat menjadi lebih optimal.
Menanggapi hal tersebut, Gus Afif menyatakan bahwa usulan terkait pembangunan irigasi, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan pasar desa hingga ketahanan pangan berbasis produksi padi akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibawa sebagai bahan masukan kepada Kementerian Desa.
Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke daerah bertujuan menyerap aspirasi langsung dari pemerintah desa sebagai bahan penyusunan kebijakan di tingkat pusat.
“Kami datang untuk belanja masalah, belanja pengalaman, dan menyerap aspirasi dari pemerintah desa. Semua masukan ini akan kami sampaikan kepada Menteri maupun direktorat terkait agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa,” pungkasnya.(Kar)
