MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Mojokerto berhasil diungkap jajaran Polres Mojokerto. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan kendaraan Isuzu Panther LS yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan untuk menampung solar.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, didampingi Kasat Reskrim AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., serta Kasi Humas IPTU Toni, saat konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Jumat (13/11/2026).
Kapolres menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya informasi dan kelangkaan BBM yang menjadi perhatian kepolisian. Menindaklanjuti kondisi tersebut, jajaran Polres Mojokerto melakukan pengecekan serta penyelidikan untuk memastikan tidak adanya praktik penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan dugaan praktik penyelewengan solar subsidi yang dilakukan menggunakan satu unit mobil Isuzu Panther LS warna abu-abu tua metalik”. ujar Kapolres
Kendaraan tersebut telah dimodifikasi dengan penambahan tangki khusus berkapasitas sekitar 50 liter. Modifikasi itu digunakan untuk mendukung aktivitas pengumpulan dan pengangkutan solar bersubsidi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, praktik tersebut telah dijalankan pelaku sejak tahun 2025 atau kurang lebih selama 21 bulan. Solar yang diperoleh kemudian dijual kembali kepada para petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin traktor.
Dari aktivitas ilegal tersebut, pelaku diperkirakan memperoleh keuntungan mencapai Rp84.672.000.
Dalam konferensi pers, petugas juga memperlihatkan kendaraan yang digunakan sebagai sarana kejahatan sekaligus memperagakan cara kerja tangki tambahan yang dipasang di dalam mobil tersebut.
Kapolres Mojokerto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.
BBM bersubsidi merupakan fasilitas pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Karena itu, segala bentuk penyalahgunaan distribusi maupun niaga BBM bersubsidi menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Atas dugaan perbuatannya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”.pungkasnya
Ketentuan tersebut mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Saat ini, penanganan perkara dilakukan oleh Satreskrim Polres Mojokerto untuk proses hukum lebih lanjut.(Kar)
