MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM – Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto, pemerintah desa, dan Tenaga Pendamping Profesional Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (TPP P3MD) terus diperkuat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan desa berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama TPP P3MD Tahun 2026 yang digelar di DenBei, Kecamatan Pungging, Senin (10/8/2026) siang.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI Bidang SDM dan Hubungan Antar Lembaga, Dr. H.M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I., bersama Bupati Mojokerto Dr. Muhammad Al Barra.
Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Bupati menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta para tenaga pendamping.
“Pembangunan desa memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian pembangunan Kabupaten Mojokerto. Karena itu, saya berharap para pendamping memahami arah pembangunan daerah dan mampu membantu pemerintah desa menyusun perencanaan yang tepat, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat tata kelola, serta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat,” tegas Gus Bupati.
Menurutnya, pendamping desa tidak hanya berperan dalam aspek administrasi dan perencanaan, tetapi juga harus mampu melihat potensi serta kebutuhan masing-masing desa. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Gus Bupati juga mendorong agar potensi ekonomi yang dimiliki setiap desa terus dikembangkan. Penguatan UMKM, koperasi, BUM Desa maupun BUM Desa Bersama dinilai menjadi salah satu strategi untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di tingkat desa.
“Saya ingin potensi desa dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Bupati juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan pemerintah nasional yang perlu diterjemahkan hingga tingkat desa. Di antaranya menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat ketahanan pangan lokal, menjaga iklim investasi, mempercepat digitalisasi pemerintahan, serta memastikan program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Arahan pemerintah nasional perlu dikawal sampai tingkat desa. Karena itu, tenaga pendamping profesional memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Saudara harus memahami kebijakan daerah sekaligus kondisi desa,” tandasnya.
Gus Afif: Pendamping Desa Harus Jadi Penggerak Kolaborasi
Sementara itu, Staf Khusus Kemendes PDT RI Dr. H.M. Afif Zamroni atau Gus Afif menilai sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan TPP P3MD merupakan faktor penting dalam mempercepat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Gus Afif, tenaga pendamping memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan dinamika pembangunan di desa. Pendamping diharapkan tidak hanya mendampingi dari sisi teknis, tetapi juga mampu mendorong lahirnya inovasi dan mengoptimalkan potensi lokal.
“Pendamping desa harus menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi juga harus mampu membaca potensi desa, melihat kebutuhan masyarakat dan membantu pemerintah desa menyusun langkah pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat,” kata Gus Afif.
Ia menegaskan, pembangunan desa membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kebijakan pemerintah pusat harus dapat diterjemahkan sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing daerah, sementara pemerintah daerah dan desa harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kapasitas masyarakat, ekonomi desa, kelembagaan dan kemandirian desa. Karena itu, sinergi seperti ini harus terus diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Gus Afif juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang membuka ruang koordinasi dan sinergi bersama TPP P3MD. Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan pembangunan dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.
“Kita ingin setiap program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mencapai itu, diperlukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang kuat dari tingkat pusat sampai desa,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tatang Mahendrata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Sugeng Nuryadi, para camat se-Kabupaten Mojokerto, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta seluruh Tenaga Pendamping Profesional Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto.(Kar)
