MOJOKERTO,JURNALDETIK.COM— Polres Mojokerto bersama Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkuat koordinasi dalam menangani aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui program Jatim Tax. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta kondusivitas wilayah.
Koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Presisi Polres Mojokerto, Selasa (11/8/2026). Pertemuan dihadiri Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, M.Si., Wakapolres Mojokerto Kompol Grandika Indra Waspada, S.I.K., M.I.K., jajaran pejabat utama Polres Mojokerto serta sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Mojokerto memaparkan hasil pemantauan terhadap sejumlah kegiatan pertambangan MBLB. Pemerintah daerah juga terus memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan sesuai regulasi yang berlaku.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si.,menekankan bahwa persoalan MBLB harus ditangani melalui pendekatan yang komprehensif. Penertiban tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan tata ruang, kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha.
“Penanganan harus dilakukan secara terpadu. Yang masih bisa ditata tentu kita dorong untuk memenuhi ketentuan dan legalitasnya. Namun, apabila ditemukan aktivitas yang memang tidak dapat ditoleransi, maka harus dilakukan penertiban sesuai aturan,” tegas Kapolres Mojokerto.
Menurutnya, Polres Mojokerto siap memberikan dukungan kepada Tim Terpadu dalam menentukan langkah penanganan di lapangan. Pembinaan maupun penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan tingkat pelanggaran masing-masing lokasi.
Penanganan tersebut juga melibatkan sinergi lintas aparat penegak hukum dan instansi terkait, mulai dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Denpom hingga Satpol PP. Setiap tindakan diharapkan tetap mengedepankan prosedur hukum serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah aktivitas pertambangan yang berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta lokasi yang memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Karena itu, pemetaan lokasi dan penentuan skala prioritas dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih terarah dan proporsional.
Selain persoalan pertambangan, koordinasi juga membahas optimalisasi Jatim Tax, khususnya penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box pada sejumlah objek pajak.
Pemkab Mojokerto terus mendorong pemasangan sekaligus pengawasan perangkat tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kapolres menilai pengawasan Jatim Tax perlu dilakukan secara terukur. Pemetaan objek pajak, pembagian tugas antarinstansi, hingga evaluasi hasil pengawasan harus disusun secara jelas sehingga setiap kegiatan memiliki target dan tindak lanjut.
“Polres, Pemkab dan seluruh instansi terkait memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun tata kelola yang tertib dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinergitas harus terus diperkuat,” ujarnya.
Dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, setiap proses pengawasan maupun penertiban juga akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Namun demikian, kesiapan pengamanan tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan maupun penolakan ketika kegiatan penertiban dilaksanakan.
Melalui koordinasi tersebut, Polres Mojokerto dan Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas MBLB, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong terciptanya aktivitas usaha pertambangan yang legal, tertib, memperhatikan lingkungan dan tata ruang, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.(Kar)
