MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Semangat kebersamaan untuk memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto mulai ditunjukkan melalui sinergi empat organisasi yang mewakili unsur pemerintahan desa.
Keempat organisasi tersebut yakni Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto, Asosiasi Sekretaris Desa (ASD), Paguyuban Kepala Desa (PKD), serta Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI). Mereka sepakat menyatukan langkah untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto, Drs. H. Heru Mulyono, M.M., menyampaikan bahwa kebersamaan tersebut merupakan bentuk nyata guyub rukun dalam memperjuangkan kepentingan bersama, tanpa membawa kepentingan lain di luar tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.
“Alhamdulillah, Ketua PKD, Ketua PPDI, Ketua Paguyuban Sekdes dan Ketua PKDI bisa bersatu. Ini baru namanya guyub rukun memperjuangkan nasib bersama. Tidak ada landasan lain, hanya satu kata, perangkat harus sejahtera,” tegas Abah Heru.
Sebagai langkah konkret, gabungan organisasi tersebut telah menyampaikan surat kepada Bupati Mojokerto, DPRD Kabupaten Mojokerto, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengusulkan adanya peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Harapannya, peningkatan ADD tersebut dapat berdampak pada kenaikan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa agar lebih layak.
Abah Heru menjelaskan, perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Tanggung jawab dan beban pekerjaan yang dijalankan tidak jarang menuntut waktu serta tenaga di luar jam kerja formal.
Menurutnya, meskipun regulasi dan kebijakan mengenai penghasilan aparatur desa telah diatur secara nasional, kondisi di lapangan juga perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan.
“Kami yang bekerja langsung di lapangan tentu merasakan beban tanggung jawab tersendiri. Jam kerja terkadang tidak terbatas karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan perangkat desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap Bupati Mojokerto dapat mempertemukan seluruh perwakilan organisasi tersebut dalam satu forum dialog untuk membahas aspirasi yang telah disampaikan.
Abah Heru menyebut, pihaknya menginginkan komunikasi secara terbuka dan kekeluargaan bersama kepala daerah. Bahkan, ia mengistilahkan pertemuan tersebut sebagai ajakan untuk “ngopi bareng Bupati” agar seluruh persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama.
“Kami ingin masing-masing elemen bisa duduk bersama Bupati untuk membahas persoalan ini. Harapannya ada komunikasi yang baik dan solusi terbaik, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya. Kamis (5/11/2026)
Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan satu organisasi, melainkan demi kesejahteraan seluruh unsur pemerintahan desa yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Kami ingin Mojokerto tetap kondusif, aman dan sejahtera. Mari kita duduk bersama, berdialog dan mencari jalan keluar terbaik. Tujuan kami sederhana, bagaimana perangkat desa bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak,” pungkas Abah Heru.(Kar)
