MOJOKERTO, JURNALDETIK.COM– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melaksanakan pemusnahan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau (inkracht van gewijsde). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/11/2026).
Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., M.H., serta dihadiri para kepala seksi (Kasi), Kasubag, seluruh pegawai Kejari Kabupaten Mojokerto, dan sejumlah tamu undangan dari instansi terkait.
Dalam laporannya, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) Kejari Kabupaten Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemusnahan kali ini mencakup barang bukti dari 194 perkara tindak pidana umum selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, barang bukti yang dimusnahkan didominasi perkara narkotika dan kesehatan. Tercatat sebanyak 69 perkara narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat total 333,776 gram serta ganja sebanyak 1.512 gram.
Selain itu, terdapat 20 perkara tindak pidana kesehatan dengan barang bukti mencapai 105.671 butir pil Double L.
Barang bukti lainnya berasal dari berbagai perkara, di antaranya 50 perkara pencurian, 11 perkara perjudian, empat perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE), empat perkara kesusilaan, serta empat perkara perlindungan anak.
Selanjutnya, terdapat perkara pemalsuan mata uang sebanyak lima perkara, pemalsuan surat satu perkara, pembunuhan satu perkara, pemerasan dan pengancaman dua perkara, penadahan serta penerbitan dan pencetakan empat perkara, pengeroyokan tiga perkara, penggelapan tiga perkara, penipuan empat perkara, perbuatan curang tiga perkara, pornografi dua perkara, serta empat perkara terkait senjata api dan senjata tajam.
Dinneke menjelaskan, pemusnahan dilakukan menggunakan sejumlah metode, mulai dari dihancurkan, dipukul, dibakar, direndam dalam air hingga ditimbun dengan tanah. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh barang bukti tidak dapat digunakan maupun dimanfaatkan kembali.
Sementara itu, Kajari Kabupaten Mojokerto Fauzi, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, dalam setiap putusan pengadilan terdapat beberapa kemungkinan status barang bukti. Ada yang dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk negara, maupun dirampas untuk dimusnahkan.
“Yang kita laksanakan hari ini adalah pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, pelaksanaannya merupakan tindak lanjut dari perintah pengadilan,” jelas Fauzi.
Ia juga menerangkan bahwa barang bukti yang diputuskan dirampas untuk negara memiliki mekanisme penanganan berbeda. Barang-barang tersebut dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya menjadi penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Fauzi menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemusnahan barang bukti. Ia mempersilakan para tamu undangan untuk menyaksikan langsung proses tersebut sekaligus memastikan barang bukti yang dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan dan laporan yang disampaikan.
“Kami berusaha terbuka apa adanya. Silakan dipantau bersama, sehingga barang bukti yang dimusnahkan benar-benar sesuai dengan rincian dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Kejari Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam menjalankan putusan pengadilan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan barang bukti hasil tindak pidana tidak kembali disalahgunakan.
Pemusnahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(Kar)














